Kebijakan Fiskal

Kebijakan mengenai pajak, penerimaan lain, utang-piutang, dan pengeluaran pemerintah dengan tujuan tertentu, seperti menunjang kestabilan ekonomi, keseimbangan moneter, peningkatan pembangunan ekonomi, dan perluasan kesempatan kerja (fiscal policy) merupakan kebijakan ekonomi yang dibuat oleh pemerintah untuk mengarahkan perekonomian dengan perubahan pengeluaran dan pendapatan pemerintah. Dalam kebijakan fiskal, terdapat beberapa instrumen utama yang digunakan, yaitu pengeluaran pemerintah/belanja negara dan pajak.

Pajak merupakan instrumen fiskal yang digunakan untuk membiayai pembangunan. Pajak bersifat memaksa dan tercantum dalam undang-undang, di mana semua wajib pajak, baik berupa badan usaha maupun perorangan, wajib membayarkan pajak kepada negara. Sedangkan pengeluaran/belanja negara sendiri memiliki banyak jenis, seperti biaya untuk perbaikan kualitas pendidikan, pembangunan infrastruktur, pembiayaan operasional, dan sebagainya. Semua pengeluaran ini disusun di dalam Anggaran Pembelanjaan Negara (APBN).

Kebijakan fiskal memiliki sejumlah tujuan. Pertama, menciptakan stabilitas perekonomian negara. Kedua, menciptakan pertumbuhan ekonomi negara. Ketiga, memperluas lapangan pekerjaan. Keempat, menciptakan keadilan sosial termasuk dalam distribusi pendapatan. Dan kelima, menstabilkan harga/mengatasi inflasi.

Berdasarkan teorinya, kebijakan fiskal terbagi menjadi tiga. Pertama, kebijakan fiskal fungsional. Kebijakan ini merupakan kebijakan dalam pertimbangan pengeluaran dan penerimaan anggaran pemerintah yang ditentukan dengan melihat akibat tidak langsung terhadap pendapatan nasional, terutama untuk meningkatkan kesempatan kerja. Kedua, kebijakan fiskal yang disengaja. Kebijakan ini digunakan untuk mengatasi masalah ekonomi dengan cara memanipulasi anggaran belanja secara sengaja, baik melalui perubahan perpajakan maupun perubahan pengeluaran pemerintah. Ada tiga bentuk kebijakan fiskal yang disengaja, yaitu membuat perubahan pada pengeluaran pemerintah, membuat perubahan pada sistem pemungutan pajak, dan membuat perubahan secara serentak baik dalam pengelolaan pemerintah maupun sistem pemungutan pajaknya. Ketiga, kebijakan fiskal yang tidak disengaja. Kebijakan ini mengendalikan kecepatan siklus bisnis agar tidak terlalu fluktuatif. Jenis kebijakan fiskal tak disengaja antara lain proposal, pajak progresif, kebijakan harga minimum, dan asuransi pengangguran.

Berdasarkan jumlah penerimaan dan pengeluaran, terdapat beberapa jenis kebijakan fiskal. Pertama, kebijakan fiskal seimbang. Kebijakan ini membuat penerimaan dan pengeluaran menjadi seimbang atau sama jumlahnya. Dampak positif dari kebijakan ini adalah negara tidak perlu meminjam sejumlah dana baik dari dalam negeri maupun luar negeri. Namun, dampak negatifnya adalah kondisi perekonomian negara bisa terpuruk jika ekonomi negara sedang dalam kondisi yang tidak menguntungkan. Kedua, kebijakan fiskal surplus. Dalam kebijakan fiskal surplus, jumlah pendapatan harus lebih tinggi dibandingkan pengeluaran. Kebijakan ini digunakan untuk menghindari inflasi. Ketiga, kebijakan fiskal defisit. Kebijakan fiskal defisit merupakan kebijakan yang berlawanan dengan kebijakan surplus. Kebijakan ini mampu mengatasi kelesuan dan depresi pertumbuhan perekonomian, tetapi kekurangannya adalah negara selalu dalam keadaan defisit. Keempat, kebijakan fiskal dinamis. Kebijakan ini menyediakan pendapatan yang bisa digunakan oleh pemerintah dalam pemenuhan kebutuhannya yang terus bertambah seiring berjalannya waktu.

Penggolongan kebijakan fiskal juga dapat dilakukan berdasarkan jenisnya. Terdapat dua jenis utama kebijakan fiskal, yaitu kebijakan fiskal ekspansif dan kebijakan fiskal kontraktif. Kebijakan fiskal ekspansif dilakukan ketika perekonomian mengalami penurunan daya beli masyarakat dan jumlah pengangguran yang tinggi. Kebijakan ini dilakukan dengan meningkatkan belanja negara dan menurunkan tingkat pajak. Sedangkan kebijakan fiskal kontraktif dilakukan untuk membuat pemasukan lebih besar dibandingkan pengeluarannya. Hal ini dilakukan dengan menurunkan tingkat belanja negara dan meningkatkan tingkat pajak. Tujuan dari kebijakan fiskal kontraktif adalah menurunkan daya beli masyarakat sekaligus mengatasi inflasi.

Terdapat beberapa instrumen kebijakan fiskal yang digunakan dalam implementasinya. Pertama, kebijakan perpajakan. Kebijakan ini berkaitan erat dengan amandemen baru dalam hal pajak langsung dan tidak langsung. Kebijakan fiskal perpajakan merupakan instrumen kebijakan yang memiliki otoritas publik yang kuat dan mempengaruhi perubahan pendapatan, investasi, dan konsumsi. Pemerintah akan membuat kebijakan perpajakan secara progresif setelah menganalisis efek dari peningkatan maupun penurunan pajak. Kedua, kebijakan pengeluaran pemerintah. Kebijakan ini memprioritaskan pengeluaran pemerintah untuk sektor yang penting dan mendesak, seperti pembukaan sekolah, pembangunan jalan umum, jembatan, jalur transportasi, serta biaya operasional pemerintah. Ketiga, kebijakan pembiayaan defisit. Merupakan instrumen kebijakan yang dikeluarkan apabila pemerintah mengalami defisit atau jumlah pengeluaran lebih besar dibandingkan pendapatan. Salah satu caranya adalah dengan mengeluarkan mata uang baru dari bank sentral negara, namun hal ini juga dapat menyebabkan daya beli mata uang turun dan terjadinya inflasi. Keempat, kebijakan utang publik. Kebijakan ini dikeluarkan apabila kebijakan pembiayaan defisit dinilai tidak cukup untuk memenuhi pengeluaran publik. Kebijakan utang publik bertujuan untuk meningkatkan kas pemerintahan dengan menggunakan utang yang berasal dari sumber internal maupun sumber eksternal.