Pengertian Hak Tanggungan
Hak tanggungan, sesuai dengan Undang-Undang No. 4 Tanggal 9 April 1996 Pasal 1 Ayat 1, adalah hak jaminan yang diberikan pada hak atas tanah, yang dikenal juga dengan sebutan Hak Tanggungan. Hak Tanggungan ini dapat dikenakan pada hak atas tanah yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria, baik beserta benda-benda yang terkait dengan tanah tersebut, maupun tidak terkait, yang merupakan satu kesatuan dengan tanah tersebut, untuk melunasi utang tertentu kepada kreditor-kreditor lain.
Hak tanggungan juga memiliki kaitan yang erat dengan Akta Pemberian Hak Tanggungan (APHT), terutama bagi mereka yang ingin mencicil KPR. APHT memiliki fungsi utama dalam mengatur persyaratan dan ketentuan terkait pemberian Hak Tanggungan dari debitur kepada kreditur. Pemberian hak tanggungan ini juga berfungsi sebagai jaminan pelunasan utang dari pihak debitur kepada kreditur.
Objek Hak Tanggungan
Berikut adalah objek-objek yang dapat menjadi hak tanggungan:
– Hak Milik (HM)
– Hak Guna Usaha (HGU)
– Hak Guna Bangunan (HGB)
– Hak Pakai
– Hak Milik Atas Satuan Rumah Susun (HMASRS)
Syarat Pembebanan Hak Tanggungan
Berdasarkan Undang-undang Hak Tanggungan (UUHT), terdapat beberapa syarat yang harus dipenuhi dalam pembebanan Hak Tanggungan, antara lain:
– Pemberian Hak Tanggungan harus dimulai dengan perjanjian pemberian Hak Tanggungan yang berfungsi sebagai jaminan pelunasan utang.
– Hak Tanggungan baru dapat diberikan setelah memenuhi persyaratan spesialitas, yaitu dengan menyebutkan dengan jelas nama dan identitas pemegang dan pemberi Hak Tanggungan, domisili asal kedua belah pihak, penunjukan utang secara rinci, uraian dari utang tersebut, serta nilai tanggungan.
– Pemberian Hak Tanggungan harus memenuhi persyaratan publisitas, yang dilakukan dengan mendaftarkan Hak Tanggungan pada Kantor Pertanahan setempat beserta irah-irah Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.
– Sertifikasi Hak Tanggungan harus dilengkapi dengan titel eksekutorial.
– Apabila perjanjian pelunasan utang yang telah disepakati tidak dapat dipenuhi oleh pihak debitur, maka pemegang Hak Tanggungan berhak memiliki kuasa atas objek Hak Tanggungan.
Dengan memahami hak tanggungan dan syarat-syarat yang harus dipenuhi, kamu dapat menggunakan Hak Tanggungan sebagai jaminan pelunasan utang dalam berbagai transaksi properti, seperti KPR.
****
Subscribe, follow @dramatizencom dan ikuti terus dramatizen.com untuk berbagai inspirasi terbaru dan agar hari harimu makin seru!