Kapan uang pesangon dibayarkan setelah PHK? Hak pesangon perlu dipenuhi ketika hubungan kerja berakhir sesuai alasan PHK dan proses hukum yang berlaku. Namun penting diketahui, PP Nomor 35 Tahun 2021 tidak menetapkan satu tanggal universal, misalnya “maksimal tujuh hari setelah surat PHK”, untuk semua kasus pembayaran pesangon. Waktu realisasi harus dinilai dari dasar PHK, kesepakatan, status perselisihan, dan dokumen yang mengikat.
Artikel ini menjelaskan kapan kewajiban timbul, cara menghitung hak, bolehkah dicicil, bagaimana jika perusahaan menunda, serta jalur bipartit–Disnaker–Pengadilan Hubungan Industrial. Pembahasan memakai ketentuan yang relevan per Oktober 2026 dan tidak menyamakan pesangon PKWTT dengan kompensasi kontrak PKWT.
Dasar Hukum Pembayaran Pesangon
PP 35 Tahun 2021 Pasal 40 mewajibkan pengusaha membayar pesangon dan/atau uang penghargaan masa kerja serta uang penggantian hak yang seharusnya diterima dalam hal PHK. Pengalinya berbeda menurut alasan PHK. Baca ketentuan pesangon PHK dan perhitungan pesangon karyawan sebelum menyepakati nominal.
Proses PHK tidak selalu langsung selesai saat surat keluar
Jika pekerja menolak PHK dan perundingan bipartit gagal, perkembangan hukum penting berasal dari Putusan MK Nomor 168/PUU-XXI/2023, yang menegaskan mekanisme penyelesaian perselisihan hingga putusan berkekuatan hukum tetap. Karena itu, menyatakan semua hak selalu cair pada hari surat pemberitahuan diserahkan akan menyesatkan. Simak PHK sepihak dan hak pekerja saat PHK.
Jadi, Kapan Uang Pesangon Harus Dibayarkan?
Jika PHK dan perhitungan hak telah disepakati
Periksa tanggal pembayaran dalam perjanjian penyelesaian, berita acara atau kesepakatan bersama yang sah. Idealnya nilai, rekening, jadwal dan rincian pajak tertulis jelas, bukan hanya janji lisan. Hak yang telah diakui seharusnya dipenuhi, tidak ditunda sepihak tanpa dasar.
Jika PHK masih diperselisihkan
Pekerja dan pengusaha harus mengikuti proses penyelesaian yang berlaku. Perbedaan mengenai alasan PHK, masa kerja, atau besaran hak memerlukan perundingan dan dapat berlanjut ke mediasi serta pengadilan. Jangan menganggap pembayaran parsial otomatis menutup semua klaim tanpa kesepakatan.
Jika status pekerja PKWT
Untuk pekerja kontrak, ada uang kompensasi PKWT dengan dasar dan mekanisme tersendiri, bukan otomatis pesangon PKWTT. PP 35/2021 mengatur kompensasi ketika PKWT berakhir sesuai syarat. Tinjau hak karyawan kontrak dan kompensasi PKWT.
Berapa Besaran Pesangon Berdasarkan Masa Kerja?
Pasal 40 ayat (2) memberikan tabel dasar pengali pesangon sebelum penyesuaian menurut alasan PHK. Tabel berikut bukan jaminan hasil akhir, karena ketentuan alasan PHK dapat mengubah jumlah yang diterima.
| Masa kerja | Pesangon dasar (bulan upah) |
|---|---|
| Kurang dari 1 tahun | 1 |
| 1–kurang dari 2 tahun | 2 |
| 2–kurang dari 3 tahun | 3 |
| 3–kurang dari 4 tahun | 4 |
| 4–kurang dari 5 tahun | 5 |
| 5–kurang dari 6 tahun | 6 |
| 6–kurang dari 7 tahun | 7 |
| 7–kurang dari 8 tahun | 8 |
| 8 tahun atau lebih | 9 |
UPMK dan UPH dihitung terpisah, sehingga pekerja perlu meminta rincian. Gunakan rumus perhitungan pesangon, pengertian uang pesangon serta hak saat pensiun untuk alasan PHK yang sesuai.
Contoh ilustrasi bruto
Seorang pekerja memiliki upah dasar Rp6 juta/bulan dan masa kerja empat tahun enam bulan. Pesangon dasar tabel = 5 × Rp6 juta = Rp30 juta. Besaran final belum dapat dipastikan hanya dari angka ini: diperlukan alasan PHK, pengali yang berlaku, UPMK, UPH, program pensiun dan pajak. Angka tersebut bukan janji pembayaran Rp30 juta untuk semua kasus.
Apakah Uang Pesangon Boleh Dicicil?
Jangan menyamakan kesulitan arus kas dengan hak perusahaan untuk mengubah sepihak kewajiban. Jika perusahaan mengusulkan pembayaran bertahap, pekerja perlu memahami dasar hukumnya, dokumen kesepakatan, nominal per termin, tanggal, mekanisme bila gagal bayar, dan apakah menandatangani dokumen berarti melepas hak. Tidak ada alasan menganggap cicilan sepihak otomatis sah hanya karena perusahaan mengumumkannya.
Contoh hal yang harus tertulis dalam kesepakatan pembayaran
| Bagian | Penjelasan |
|---|---|
| Total hak | Pesangon, UPMK, UPH terpisah |
| Perhitungan | Masa kerja, dasar upah, alasan PHK, potongan sah |
| Jadwal | Tanggal dan jumlah setiap pembayaran |
| Rekening | Identitas tujuan transfer |
| Wanprestasi | Langkah apabila jatuh tempo terlewati |
| Pengesahan | Prosedur dokumen sesuai mekanisme yang berlaku |
Apa yang Dilakukan Jika Pesangon Belum Dibayarkan?
1. Minta rincian dan tanggal tertulis
Simpan kontrak, slip gaji, bukti masa kerja, surat PHK dan komunikasi perusahaan. Ajukan pertanyaan jelas tentang jumlah bruto, neto, alasan penghitungan, dan jadwal pembayaran. Baca jika pesangon dibayar kurang.
2. Tempuh perundingan bipartit
Pekerja atau serikat dapat mengadakan perundingan formal dan membuat risalah. Upayakan penyelesaian musyawarah dan dokumentasi; jangan menandatangani pernyataan lunas bila angka belum disepakati.
3. Ajukan perselisihan ke Disnaker
Jika bipartit gagal, pekerja dapat menggunakan mekanisme penyelesaian perselisihan hubungan industrial sesuai aturan. Hubungi dinas tenaga kerja yang berwenang untuk prosedur setempat. Baca perselisihan hubungan industrial.
4. Pertimbangkan PHI dan bantuan hukum
Apabila proses tidak menghasilkan penyelesaian, perkara dapat berlanjut ke Pengadilan Hubungan Industrial. Tanyakan tenggat prosedural dan dokumen yang diperlukan kepada pendamping hukum; jangan mengandalkan tenggat generik dari artikel lama.
Apakah Pesangon Terkena Pajak?
Pajak pembayaran pesangon yang diterima sekaligus memiliki ketentuan PPh tersendiri. Periksa sumber resmi serta pajak pesangon dan PPh 21 pesangon. Pajak bukan alasan menyembunyikan nilai bruto dari pekerja.
Kesalahan yang Harus Dihindari
Jangan menggunakan tabel pesangon tanpa alasan PHK, mencampur pesangon dengan kompensasi PKWT, menyetujui tanggal pembayaran tidak jelas, atau menganggap surat PHK sepihak selalu mengakhiri seluruh proses. Lihat kewajiban perusahaan pasca-PHK dan alasan PHK.
FAQ
Apakah pesangon wajib dibayar dalam tujuh hari?
Tidak ada satu aturan PP 35/2021 yang menetapkan tenggat tujuh hari untuk setiap kasus. Periksa dasar hak, kesepakatan, dan status perselisihan.
Bagaimana jika perusahaan bangkrut?
Hak dan prioritas pembayaran perlu diperiksa sesuai hukum kepailitan serta status perkara, bukan disimpulkan otomatis hangus.
Apakah pekerja resign berhak pesangon yang sama?
Tidak. Alasan berakhirnya hubungan kerja memengaruhi jenis hak; lihat hak karyawan resign.
Kesimpulan
Pesangon merupakan hak yang harus dihitung dan dipenuhi sesuai alasan PHK. Waktu pembayaran perlu dibuktikan melalui status proses dan kesepakatan sah; jika terlambat atau diperselisihkan, gunakan jalur bipartit, mediasi dan PHI.
Referensi Resmi
Kemnaker — PP 35/2021; Mahkamah Konstitusi — Putusan 168/PUU-XXI/2023; BPK — penjelasan perubahan pasca putusan MK.